Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Khittah NU 1926 (Muktamar Situbondo 1984)

Khittah NU 1926 – Gagasan untuk kembali ke Khittah 1926 itu telah muncul sejak 1971, di mana pada saat itu pemerintah Orde Baru berupaya untuk menelikung kekuatan politik Islam. Upaya ini semakin mengental pada Muktamar 1979 di Semarang, di mana muncul dua isu utama yang mendominasi, yaitu kembali ke Khittah NU dan penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. Isu ini terus menggelinding sangat kuat sampai kemudian disepakati dalam Munas Alim Ulama di Situbondo tahun 1983.

Khittah NU 1926 (Muktamar Situbondo 1984)
Kiai As'ad dan Presiden Soeharto di arena Muktamar NU di Situbondo, Jawa Timur 1984
Foto: koleksi Pesantren Salafiah Syafi'iyah

Munas Situbondo yang digelar pada tahun 1983 mempertegas hubungan NU dan partai politik. NU telah bersiteguh hati untuk keluar dari partai politik (PPP) dan kembali menjadi organisasi sosial keagamaan.

Hak berpolitik adalah salah satu hak asasi seluruh warga negara, termasuk warga negara yang menjadi anggota Nahdlatul Ulama. Namun NU bukan merupakan wadah bagi kegiatan politik praktis.

Penggunaan hak berpolitik dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang ada dan dilaksanakan dengan akhlakul karimah sesuai ajaran Islam sehingga tercipta kebudayaan politik yang sehat.

NU menghargai warga negara yang menggunakan hak politiknya secara baik, bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Muktamar NU Situbondo yang berlangsung pada tanggal 18-12 Desember 1984 menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu:

  1. Penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal atau landasan dasar NU;
  2. Pemulihan keutamaan kepemimpinan ulama dengan menegaskan supremasi Syuriah atas Tanfiziah dalam status hukum;
  3. Penarikan diri dari politik praktis dengan cara melarang pengurus NU secara bersama memegang kepengurusan di dalam partai politik;
  4. Pemilihan pengurus baru dengan usulan program baru yang lebih menekankan pada bidang-bidang nonpolitik.

Dalam Muktamar 1984 terdapat regenerasi kepemimpinan di PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), yaitu terpilihnya duet kepemimpinan KH. Ahmad Shidiq menjadi Rais Aam PBNU dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi ketua umum PBNU menggantikan KH. Idham Chalid.

Itulah beberapa keputusan penting dalam Muktamar Situbondo yang dilakukan pada tanggal 8 sampai 12 Desember 1984. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan sejarah Islam Anda. Wallahu A’lam.